Teori Politik berasal dari dua suku
kata, Teori dan Politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model kerangka
fikiran ataupun pedapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan
mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata
polis).
A. Berikut
ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:
1.
ROD HAGUE
Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara
bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif
dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara
anggota-anggotanya
2.
ANDREW HEYWOOD
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan
untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang
mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik
dan kerjasama
3. CARL SCHMIDT
Politik adalah suatu dunia yang didalamnya
orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga
abstrak.
4. LITRE
Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara
5. ROBERT
Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia
6. IBNU AQIL
Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati
kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak
digariskan oleh Rosulullah S.A.W
7. ARISTOTELES
Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara
untuk mewujudkan kebaikan bersama
8. HANS
KELSEN
Dia mengatakan bahwa politik mempunyai dua arti,
yaitu sebagai berikut:
a. Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu
agar tetap hidup secara sempurna.
b. Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan
cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.
9. ANDREW
HEYWOOD
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan
untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang
mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik
dan kerjasama
10. Prof.
MIRIAM BUDIARDJO
Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang
menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya
politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power),
pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan
pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
11. KARTINI
KARTOLO
Politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang
menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan
keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.
B.
Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory,
teori politik dibedakan dalam dua macam, yaitu:
1.
Valuational, merupakan teori-teori yang mengandung
nilai moral dan norma politik, dimana dalam teori ini segala sesuatunya
harus mempertimbangkan baik buruk atau konsekuensinya.
Yang termasuk teori valuational adalah filsafat
politik, politik sistematis dan ideologi politik.
2.
Non-Valuational, merupakan teori-teori yang membahas
fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai moral maupun norma. Teori ini
memberikan gambaran dan perbandingan fenomena politik dalam kehidupan nyata.
Di dalam teori politik terdapat konsep penentuan
tujuan politik, bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu dengan segala
konsekuensinya. Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral memiliki fungsi
utama sebagai pedoman dalam mengatur hubungan-hubungan antara anggota
masyarakat agar berjalan stabil dan dinamis.
Ada tiga golongan yang termasuk dalam teori valuational,
diantaranya adalah:
1.
Filsafat Politik, menjelaskan hubungan antara sifat
dari alam semesta dengan sifatdari kehidupan politik, dimana dalam
menyelesaikan persoalan politik menggunakan pandangan yang terpusat pada
alam.
Menurut filsuf Yunani, Plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta
yang sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik yang
dicita-citakan olehnya.
2.
Politik Sistematis, teori ini merealisasikan filsafat
politik, menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik.
3.
Ideologi Politik, Ideologi merupakan suatu keyakinan
atau ide yang muncul dalam pikiran seseorang berdasarkan
pemikiran-pemikiran yang logis (masuk akal) yang kemudian menjadikan ide ini
sebagai pedoman dalam kehidupannya sesuai dengan tujuan pemikirnya.
Jadi ideologi politik merupakan suatu pedoman atau cara bertindak
dalam pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan tujuan awal.
C.
Di bawah ini ada beberapa macam ideologi politik
dunia, antara lain:
1.
Liberalisme, suatu ideologi yang memberikan kebebasan
individu tanpa batasan atau halangan dari pemerintah. Munculnya ideologi ini
disebabkan karena ketatnya peraturan sehingga membuat kekuasaan bersifat
otoriter, tanpa memberikan kebebasan berpikir kepada rakyatnya. Salah satu yang
menganut ideologi liberalisme adalah Amerika.
2.
Sosialisme, ideologi ini berbeda dengan liberalisme
yang mengutamakan kepentingan individu, ideologi sosialisme lebih mengutamakan
kebersamaan. Dalam sosialisme setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan
layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama, misalnya pemerataan
kesempatan kerja, pembagian hasil secara merata, bahan konsumsi secara
menyeluruh dan lain sebagainya.
3.
Demokrasi, yaitu kekuasaan ditangan rakyat. Pemerintah
yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat membuat
ketetapan hukum bagi dirinya sendiri melalui dewan perwakilan yang kemudian
dilaksanakan oleh pemerintah.
D.
Teori Politik Di Indonesia.
Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi sudah
cukup memuaskan rakyatnya meskipun banyak sisi yang dirasa belum mencukupi menurut
banyak masyarakat. Teori politik yang dianut oleh Indonesia menganut teori
kedaulatan rakyat yang sebagai cikal bakal dari demokrasi. Menurut teori ini,
rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada
negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada
pemerintah, ataupun lembaga perwakilan.
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip,
prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem
politik demokrasi di Indonesia adalah :
1.
Ide kedaulatan rakyat
2.
Negara berdasarkan atas hukum
3.
Bentuk Republik
4.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5.
Pemerintahan yang bertanggung jawab
6.
Sistem Perwakilan
7.
Sistem pemerintahan presidensil